NIMBY, Positif atau Negatif ? (2)

II.1  Dampak Gerakan NIMBY

Gerakan NIMBY tentu akan memberi dampak kepada pihak-pihak yang terlibat baik positif maupun negatif. Terdapat beberapa pendapat tentang dampak gerakan NIMBY dari beberapa ahli dalam buku-buku mereka. Dampak-dampak Gerakan NIMBY yang akan dipaparkan akan menjadi dasar untuk menghasilkan indikator-indikator yang akan dianalisis pada bab berikutnya.

Marcel Boyer (2013) menjelaskan mengenai dampak NIMBY:

1.     Dalam hal lingkungan, kemenangan oleh aktivis NIMBY di satu tempat dapat membuat atau memperburuk masalah di tempat lain

2.     Dalam infrastruktur atau jasa, penyebaran sindrom NIMBY dapat menyebabkan keterlambatan dalam memenuhi kebutuhan

3.     Dalam kualitas produk kebijakan publik, karena pindah ke tempat yang tidak ada NIMBY atau kurang mengakibatkan proyek dipindahkan ke zona tidak cocok

Carol Hager (2015) memiliki pandangan sedikit berbeda, Carol Hager berpendapat bahwa NIMBY memiliki beberapa dampak positif yaitu:

1.     Pembentukan jaringan partisipatif dan kelompok politik baru

2.     Teknologi ditingkatkan atau inisiatif teknologi baru

3.     Pembangunan Proyek Lingkungan yang Baik

4.     Berkontribusi untuk demokratisasi lembaga atau bahkan perubahan rezim

Kate Burningham (2006) menyimpulkan ada 3 (tiga) dampak dari gerakan NIMBY, yaitu:

1.     Resiko konflik, Bentrok, korban jiwa, dan lain-lain

2.     Kerugian finansial pihak pemerintah atau swasta yang mewakili pemerintah dalam penyediaan fasilitas yang ditolak masyarakat

3.     Membatalkan perencanaan pemerintah

II.4.1 Dampak Gerakan NIMBY Terhadap Tata Kelola Perkotaan

Dari Kajian literatur di atas teridentifikasi indikator dampak Gerakan NIMBY terhadap bidang tata kelola perkotaan atau perencanaan wilayah dan kota secara umum. Berikut dampak gerakan NIMBY tersebut berdasarkan kajian literatur.

II.4.1.1 Dampak Positif Gerakan NIMBY Terhadap Tata Kelola Perkotaan

Teridentifikasi bahwa gerakan NIMBY dapat membawa dampak positif bagi bidang tata kelola perkotaan atau perencanaan wilayah dan kota secara umum yaitu:

1.     Komunikasi antara Pemerintah Pelaksana Kebijakan dan Masyarakat Semakin Baik

Dari kajian teori diatas diidentifikasi bahwa gerakan NIMBY bisa membawa perubahan positif pada komunikasi antara pemerintah dan masyarakat yang mana ini merupakan keuntungan bagi pemerintah pelaksana kebijakan baik Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten ataupun Kota. Jika dampak positif ini bisa diraih maka pelaksana kebijakan berkesempatan untuk memperlancar pembangunan atau pemanfaatan ruang yang sempat terhambat.

2.     Terdapat Pembelajaran dan Solusi Baru

Dengan adanya Gerakan NIMBY pelaksana kebijakan mendapat banyak masukan terkait pembelajaran dan solusi baru dari permasalahan pelaksanaan pembangunan atau pemanfaatan ruang. Baik dari segi teknologi baru maupun solusi lain yang dapat memenuhi amanat peraturan resmi untuk melaksanakan pembangunan atau pemanfaatan ruang. Solusi baru yang dihasilkan oleh gerakan NIMBY adalah solusi yang bisa diterima oleh semua pihak yang berinteraksi dalam gerakan NIMBY.

II.4.1.2 Dampak Negatif Gerakan NIMBY Terhadap Tata Kelola Perkotaan

Teridentifikasi bahwa gerakan NIMBY dapat membawa dampak negatif bagi bidang tata kelola perkotaan atau perencanaan wilayah dan kota secara umum yaitu:

1.     Pemerintah Mengalami Kerugian Finansial

Kerugian yang diderita pelaksana kebijakan bisa didapatkan dari terlambatnya proses pelaksanaan pembangunan atau pemanfaatan ruang. Sumber kerugian finansial lain bisa didapat dari kegiatan penolakan masyarakat yang memungkan melakukan perusakan fisik bangunan milik pemerintah pelaksana kebijakan

2.     Pelaksanaan Pembangunan Terhambat/Tertunda/Batal

Pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan ruang yang telah diamanatkan oleh peraturan resmi tentu harus dilaksanakan sesuai waktu yang telah ditentukan. Hal ini sesuai dengan perencanaan yang telah diperhitungkan sebelumnya. Apabila implementasi kebijakan tidak tercapai tepat waktu tentu ada kerugian yang diderita oleh pemerintah pelaksana kebijakan.

II.4.2 Dampak Gerakan NIMBY Terhadap Masyarakat

Dari Kajian literatur di atas teridentifikasi indikator dampak Gerakan NIMBY terhadap masyarakat. Berikut dampak gerakan NIMBY terhadap masyarakat berdasarkan kajian literatur.

II.4.2.1 Dampak Positif Gerakan NIMBY Terhadap Masyarakat

Teridentifikasi bahwa gerakan NIMBY dapat membawa dampak positif bagi masyarakat yaitu:

1.     Terdapat Pembelajaran dan Solusi Baru

Dari gerakan NIMBY yang dilakukan oleh masyarakat lokal terdapat kemungkinan dampak positif yang bisa diraih yaitu pembelajaran dan solusi baru. Pembelajaran dan solusi baru ini akan berdampak baik pada masyarakat secara umum.

2.     Komunikasi Antara Pemerintah Pelaksana Kebijakan dan Masyarakat Semakin Baik

Dampak positif ini juga bisa dirasakan oleh pemerintah pelaksana kebijakan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Komunikasi yang baik ini tentu merupakan dampak positif juga bagi masyarakat lokal guna mendapatkan kesepakatan yang bisa diterima masyarakat

II.4.2.2 Dampak Negatif Gerakan NIMBY Terhadap Masyarakat Lokal

Teridentifikasi bahwa gerakan NIMBY dapat membawa dampak positif bagi masyarakat yaitu:

1.     Terjadi Bentrok/Permusuhan di Masyarakat

Gerakan NIMBY bisa saja menghasilkan perbedaan pendapat dan kepentingan yang besar di masyarakat, hal ini bisa memicu lahirnya konflik. Konflik inilah yang akan menjadi kerugian sosial bagi masyarakat.

2.     Terdapat Aksi Anarkis dan Korban Jiwa

Aksi anarkis dari gerakan NIMBY sangat berbahaya bagi masyarakat. Aksi yang sangat berbahaya juga berpotensi menimbulkan korban jiwa.

3.     Masyarakat Mengalami Kerugian Finansial

Dalam hal ini kerugian finansial bagi masyarakat adalah berasal dari kegiatan-kegiatan yang bisa saja merugikan masyarakat secara finansial.

II.2  Aktor-Aktor yang Terlibat Gerakan NIMBY

Terdapat beberapa pendapat tentang aktor-aktor yang terlibat gerakan NIMBY dari beberapa ahli dalam buku-buku mereka. Aktor-aktor yang terlibat gerakan NIMBY yang akan dipaparkan akan menjadi dasar untuk menghasilkan indikator-indikator yang akan dianalisis pada bab berikutnya.

Mary Alice Haddad dan Carol Hager (2015) menyimpulkan aktor gerakan NIMBY yang terlibat adalah:

1.     Tokoh Agama, Tokoh Adat

2.     Pejabat Politik Lokal

3.     Wartawan (media)

4.     Masyarakat Setempat

Sebagian besar pendapat dari literatur yang peneliti ambil pendapatnya dalam penelitian ini hanya membagi aktor menjadi 2 yaitu oposisi yang bisa terdiri dari masyarakat umum, akademisi, tokoh masyarakat, dan media. Sedangkan di kubu lain adalah pemerintah dan pelaksana proyek.

Dari sub bab ini peneliti mengambil aktor-aktor untuk dijadikan indikator aktor gerakan NIMBY. Pada penelitian ini diputuskan aktor-aktor yang menjadi indikator berdasarkan kajian teori yaitu Pemerintah Kota dan jajarannya selaku pelaksana pembangunan, masyarakat lokal, komunitas luar, para ahli, media, dan kemungkinan keterlibatan aktor lain.

II.3  Proses Gerakan NIMBY

Terdapat beberapa pendapat tentang proses gerakan NIMBY dari beberapa ahli dalam buku-buku mereka. Proses gerakan NIMBY yang akan dipaparkan akan menjadi dasar untuk menganalisis proses gerakan NIMBY yang terjadi di wilayah kajian.

Kate Burningham (2006) menjelaskan bagaimana tahapan-tahapan proses dari sebelum NIMBY lahir di masyarakat sampai aksi penolakan terjadi:

1.     Penduduk awalnya mencari informasi tentang Kebijakan Pemerintah yang dilaksanakan di daerah mereka

2.     Lalu masyarakat mempertanyakan pada pejabat bukan dalam bentuk penolakan

3.     Namun warga gagal untuk menerima jawaban yang dapat memenuhi kebutuhan pengetahuan mereka atau merasa terancam dengan produk rencana tersebut berdasarkan jawaban dari pemerintah.

4.     Kemudian aksi penolakan terjadi

Clare Sounder (2013) turut menjabarkan proses Gerakan NIMBY yaitu:

1.     Kebijakan Publik atau produk pemerintah dilaksanakan di suatu daerah

2.     Kemudian Muncul Gerakan NIMBY dari masyarakat di lokasi kebijakan dilaksanakan

3.     Kelompok NIMBY memiliki motif utama yaitu untuk menolak LULU dibangun di daerah mereka, bahkan ada yang bermotif agar LULU di bangun di daerah orang agar daerahnya aman.

4.     Kemudian Koneksi/link kenalan/pertemanan menjadi modal NIMBY dalam gerakannya/kampanyenya.

Marcel Boyer (2013) menjelaskan bagaimana tahapan-tahapan proses setelah NIMBY lahir di masyarakat:

1.     Berawal dari penolakan masyarakat terhadap produk perencanaan pemerintah sehingga lahirlah NIMBY

2.     Kemudian Pemerintah merespon dengan cara yang tidak bisa diterima dengan baik oleh masyarakat atau terkesan memaksa

3.     Sehingga masyarakat frustasi lalu melakukan aksi resistensi (penolakan)

Marcel Bowyer (2013) juga menjelaskan jika respon terhadap NIMBY dilakukan melalui proses yang baik:

1.     Berawal dari penolakan masyarakat terhadap produk perencanaan pemerintah sehingga lahirlah NIMBY

2.     Kemudian Pemerintah merespon dengan Kebijakan yang bisa diterima dengan baik oleh masyarakat dengan kebijakan teknis yang baik.

3.     Pemerintah menerima pemberian masukan teknologi baru dari pelaku NIMBY (di beberapa kasus)

4.     Alternatif lain pun bisa terlaksana seperti misalnya, pemerintah membuka peluang membuat teknologi baru.

Clare Sounder (2013) menyatakan dalam proses gerakan NIMBY:

1.     Pelaku gerakan NIMBY memulai dengan belajar tentang isu-isu dan kontroversi seputar khususnya “penggunaan lahan secara lokal yang tidak diinginkan” LULU.

2.     Kemudian kelompok NIMBY biasanya akan menyadari isu masalah bisa sangat luas, sehingga mereka terus belajar dan mencari informasi agar bisa menang.

3.     Kemudian terdapat isu lain yang muncul yaitu NIABY (not in anybody backyard), dari yang awalnya antara lokal grub berkompetisi agar LULU tidak dibangun di daerah mereka menjadi mendukung bahwa LULU tidak dibangun di antara mereka atau tidak dibangun dimanapun.

Secara umum berdasarkan kajian teori, gerakan nimby akan berproses sebagai berikut :

1.      Publikasi produk rencana

2.      Pihak pelaksana produk rencana melakukan sosialisasi

3.      Masyarakat mengetahui produk rencana

4.      Masyarakat melakukan penolakan atau konflik dimulai

5.      Pihak pelaksana gagal merespon masyarakat

6.     Gerakan penolakan berlanjut

7.     Kebijakan tertunda atau dibatalkan

Dari sub bab ini peneliti akan mengidentifikasi proses gerakan NIMBY berdasarkan kajian teori adapun pada bab selanjutnya akan dilakukan analisis proses gerakan NIMBY yang terjadi di wilayah kajian. Perbandingan proses akan dilihat apakah proses yang terjadi di wilayah kajian menyerupai apa yang telah dijelaskan para ahli atau terdapat temuan-temuan baru pada proses gerakan NIMBY.

II.4  Solusi Tata Kelola Perkotaan Terhadap Gerakan NIMBY

Terdapat beberapa pendapat tentang solusi tata kelola perkotaan dalam merespon gerakan NIMBY dari beberapa ahli dalam buku-buku mereka. Solusi-solusi dalam merespon gerakan NIMBY yang akan dipaparkan akan menjadi salah satu dasar untuk dijadikan rekomendasi pada bab terakhir.

Marcel Boyer (2013) menjelaskan tentang solusi yang dapat ditempuh pemerintah yaitu:

1.     Analisis sosial ekonomi yang berorientasi pada nilai ekonomi swasta dan keuntungan masyarakat seperti negosiasi ganti rugi.

2.     Mengidentifikasi sejumlah lokasi potensial. Pemindahan lokasi bisa menjadi salah satu alternatif ketika tidak ada kesepakatan yang bisa diraih.

3.     Negosiasi kompensasi yang dalam hal ini pemerintah pelaksana kebijakan harus mengeluarkan dana lebih

Hank Smith (2014) memberikan masukan secara umum sebelum merespon NIMBY:

1.     Memperhatikan aspek demografis, termasuk jenis kelamin dan status minoritas

2.     “LULU” tersebut harus dibangun dekat dengan rute transportasi

3.     Fasilitas pendukung dari LULU harus diperhatilkan

4.     Upaya peningkatan kepercayaan terhadap pemerintah pelaksana kebijakan

5.     Politik dan Keberpihakan harus sesuai aturan dan ilmiah

6.     Kesamaan pemahaam aktor terkait kesadaran lingkungan

Kate Burningham (2006) menyatakan ada beberapa solusi yang bisa ditepuh untuk merespon gerakan NIMBY, yaitu:

1.     Kompensasi untuk mengurangi biaya lokal (biaya yang dikeluarkan masyarakat)

2.     Berbagi keuntungan finansial

3.     Teknologi agar dampak negatif bisa minimal

4.     Strategi lokasi

5.     Istilah 'solusi' otoriter lebih cenderung memperburuk daripada memecahkan masalah

6.     Memperbesar keterlibatan masyarakat

Secara umum berdasarkan kajian teori gerakan NIMBY, terdapat solusi-solusi sebagai berikut :

1.      Solusi teknis dengan teknologi baru

2.      Solusi ekonomis dengan negosiasi kompensasi atau ganti rugi

3.      Solusi secara lokasi dengan pemindahan produk rencana

Dari sub bab ini peneliti mengambil hal-hal untuk dijadikan bahan rekomendasi untuk merespon gerakan NIMBY yang akan menyesuaikan dengan analisis di wilayah kajian. Adapun penelitian ini tidak menjadikan solusi sebagai indikator analisis dikarenakan solusi-solusi yang dijelaskan para ahli akan diadikan rekomendasi pada bab VI penutup yang akan menyesuaikan dengan hasil analisis.

II.5  Manajemen Konflik Dalam Gerakan NIMBY

Gerakan NIMBY telah diakui banyak ahli akan melahirkan konflik. Maka dari itu penelitian ini akan memperdalam analisis pada titik konflik seperti yang telah dijelaskan pada Bab I. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa penelitian ini akan menggunakan pendekatan manajemen konflik sebagai alat analisis.

Menurut Fisher (2001) tidak ada satu kelompok masyarakat pun yang tidak pernah mengalami konflik antar anggotanya atau dengan kelompok masyarakat lainnya, konflik hanya akan hilang bersamaan dengan hilangnya masyarakat itu sendiri. Konflik bisa terjadi karena hubungan antara dua pihak atau lebih (individu atau kelompok) yang memiliki atau merasa memiliki tujuan-tujuan yang tidak sejalan.

Menurut Ross (1993) bahwa manajemen konflik merupakan langkah-langkah yang diambil para pelaku atau pihak ketiga dalam rangka mengarahkan perselisihan ke arah hasil tertentu yang mungkin atau tidak mungkin menghasilkan suatu akhir berupa penyelesaian konflik dan mungkin atau tidak mungkin menghasilkan ketenangan, hal positif, kreatif, bermufakat, atau agresif. Manajemen konflik dapat melibatkan bantuan diri sendiri, kerjasama dalam memecahkan masalah (dengan atau tanpa bantuan pihak ketiga) atau pengambilan keputusan oleh pihak ketiga. Suatu pendekatan yang berorientasi pada proses manajemen konflik menunjuk pada pola komunikasi (termasuk perilaku) para pelaku dan bagaimana mereka mempengaruhi kepentingan dan penafsiran terhadap konflik.

Fisher dkk (2001) menggunakan istilah transformasi konflik secara lebih umum dalam menggambarkan situasi secara keseluruhan.

1.     Pencegahan Konflik, bertujuan untuk mencegah timbulnya konflik yang keras.

2.     Penyelesaian Konflik, bertujuan untuk mengakhiri perilaku kekerasan melalui persetujuan damai.

3.     Pengelolaan Konflik, bertujuan untuk membatasi dan menghindari kekerasan dengan mendorong perubahan perilaku positif bagi pihak-pihak yang terlibat.

4.     Resolusi Konflik, menangani sebab-sebab konflik dan berusaha membangun hubungan baru dan yang bisa tahan lama diantara kelompok-kelompok yang bermusuhan.

5.     Transformasi Konflik, mengatasi sumber-sumber konflik sosial dan politik yang lebih luas dan berusaha mengubah kekuatan negatif dari peperangan menjadi kekuatan sosial dan politik yang positif.